DETIL BANTUAN

Silakan masukkan NIK Anda, pada inputan di atas..

KRITERIA PENERIMA

  1. Dasar :
    • UU nomor 13 tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial
    • Permensos Nomor 28 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
    • Permensos Nomor 5 tahun 2018 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
  2. Definisi :
    • Merupakan data 40 persen Rumah Tangga termiskin secara nasional yang ditetapkan oleh Menteri Sosial RI.
    • Data Terpadu Kesejahteraan Sosial meliputi :
      • Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
      • Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial
      • Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
      Yang memiliki tingkat kemiskinan berdasar garis kemiskinan yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kegiatan statistik.

*KETERANGAN: Data bisa berubah setiap 6 bulan sekali.

  1. Masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
  2. KK yang mempunyai komponen sebagai berikut :
    • Ibu Hamil
    • Anak Balita
    • Anak SD, SMP, SMA
    • Lansia ( lebih dari 70 tahun)
    • Disabilitas berat

*KETERANGAN: Data berubah setiap final closing, yaitu 3 bulan sekali

  1. Bukan Penerima Bantuan Sosial Tunai dari Kementerian Sosial RI
  2. Bukan Penerima Bantuan Sosial dari Dana Desa
  3. Penerima PKH dibawah Rp 600.000,- per bulan
  4. Penerima Sembako Reguler saja (tanpa PKH)
  5. Penerima Sembako Perluasan saja (tanpa PKH)

*KETERANGAN: Data berubah setiap final closing, yaitu 3 bulan sekali

  1. Usulan Langsung Kementerian Sosial RI :
    • Masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berdasar Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 19/Huk/2020.
    • Belum mendapat sembako perluasan, PKH, maupun sembako regular dalam 1 Kartu Keluarga.
  2. Usulan Pemda :
    Berasal dari usulan Kelurahan se Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 8 April 2020, yang lolos aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation, dilanjutkan lolos aplikasi Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI.
  3. Usulan dari Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI (difabel, lansia)

*KETERANGAN: Data bisa berubah pada setiap tahap pencairan

  1. Masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
  2. Usulan awal dari Kementerian Sosial, bisa dilakukan verifikasi dan validasi di tingkat Kelurahan/Kalurahan
  3. Untuk usulan baru harus melalui musyawarah Desa dengan kriteria Keluarga Penerima Manfaat berada dalam desil 1 dan 2 DTKS, serta melalui aplikasi SIKS NG.

*KETERANGAN: Data bisa berubah setiap bulan